SMI: Kehidupan Rakyat Semakin Tercekik Sejak 25 Agustus 2025
Redaksi - Minggu, 31 Agustus 2025 13:55 WIB
Poto: Istimewa
Aksi rakyat.
sudutbiru.com -Gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 adalah bentuk kekecewaan mendalam yang tidak tertahankan. Rakyat turun ke jalan bukan ingin membuat kekacauan, melainkan karena kehidupan yang semakin tercekik akibat kebijakan dari pemerintah dan DPR RI.
Demikian pernyataan Kristian R Simarmata dari Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) kepada wartawan dalam siaran pers, Sabtu 30 Agustus 2025.
SMI menilian ketidakmampuan pemerintah dan DPR menyelesaikan persoalan turunnya daya beli masyarakat dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, justru dijawab dengan menaikkan dan memperluas pungutan pajak yang membebani masyarakat.
Pajak pertambahan nilai (PPN) dinaikkan, cukai ditambah, dan beban pajak diperluas bahkan ke sektor usaha kecil dan konsumsi rakyat sehari-hari, membuat masyarakat tidak saja kehilangan ruang bernapas karena harga pangan mahal, tetapi juga dipaksa membayar lebih banyak kepada negara yang gagal melindungi," ujar Kristian Simarmata.
Kristian mengatakan keresahan masyarakat yang semakin nyata dengan perilaku elit politik dan pejabat Negara berpesta, dalam kabinet gemuk dengan bagi-bagi dan rangkap jabatan sebagai kompensasi politik, termasuk fasilitas mewah dinikmati tanpa rasa malu di tengah ekonomi rakyat yang menjerit menambah kemarahan rakyat.
Efisiensi yang digembar-gemborkan, lanjut Kristian, seperti jargon kosong dikarenakan anggaran negara terkuras untuk membiayai struktur kabinet gemuk, juga korupsi yang masih menggerogoti anggaran, serta kolusi untuk jabatan dan nepotisme.
"Semua itu mempersempit ruang meritokrasi dan menutup pintu bagi rakyat biasa," tegasnya.
Persoalan yang tidak hanya masalah ekonomi yang salah urus, tetapi juga terjebak dalam budaya kekuasaan yang korup dan kolutif, tidak lagi dilakukan dalam praktik terselubung, melainkan sudah menjadi tontonan sehari-hari.
Seolah politik adalah milik kalangan ningrat. KKN juga dijalankan dengan rasa kebal hukum, yang terwariskan dari generasi ke generasi dan dipertontonkan secara terbuka tanpa rasa bersalah.
"Lebih menyakitkan lagi, suara dan kritik rakyat dilecehkan, dengan berbagai pernyataan sejumlah pejabat dan anggota DPR RI yang merendahkan rakyat, seperti ada perbedaan kasta antara rakyat dan kelompok yang berkuasa di pemerintahan," serunya.
SMI, kata Kristian, anggota DPR dan Pejabat Negara yang berbicara seenaknya padahal mereka menikmati hasil dari pungutan pajak, berupa fasilitas mewah: mobil dinas, rumah dinas, gaji tinggi, tunjangan besar, dan akses privilese.
"Sementara rakyat diminta bersabar dalam kesulitan yang entah kapan berakhir penyelesainnya," ucapnya.
Demonstrasi sebagai jeritan kesulitan dan beratnya beban dari rakyat, sejatinya kata Kristian, tidak seharusnya dijawab dengan wajah keras negara, apalagi aparat keamanan diturunkan bukan untuk menjaga, melainkan untuk menaklukan rakyat.
"Gas air mata, pentungan, peluru karet, dan intimidasi seperti menjadi bahasa resmi negara. Ini sangat brutal dan bahaya," tegasnya.
Kendaraan taktis (rantis) Polri melindas seorang pengemudi ojek online hingga meninggal dunia, menjadi tragedi yang memilukan adalah puncak bukti bahwa negara telah kehilangan empati, dan menganggap rakyat sendiri sebagai musuh yang harus dimusnahkan.
SMI melihat ini bukan hanya soal pelanggaran HAM, tetapi juga tanda bahaya dari runtuhnya demokrasi: ketika politik dijaga dengan senjata, bukan dengan legitimasi rakyat, negara tidak lagi menjadi rumah bersama, melainkan panggung yang dikuasai segelintir penguasa.
Atas dasar kenyataan tersebut, kata Kristian, SMI menyatakan;
1. Mengutuk keras praktik kekerasan aparat terhadap demonstrasi rakyat, khususnya tragedi rantis Polri yang menewaskan pengemudi ojek online, sebagai pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan.
2. Menuntut Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kekerasan aparat, menindak tegas pelaku di lapangan maupun komando di atasnya, serta memberikan kompensasi dan pemulihan yang layak kepada keluarga korban.
3. Mendesak Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman RI melakukan investigasi independen, transparan dan mengumumkan hasil penyelidikan kepada publik.
4. Menuntut DPR RI segera menghentikan dan membatalkan berbagai kebijakan terkait fasilitas mewah bagi Anggota DPR dan Pejabat Negara.
5. Mendesak pemerintah dan elit politik mengakhiri praktik KKN, serta menata ulang system meritokrasi diseluruh instirusi negara sejak dari proses rekrutemen, mutasi dan promosi.
6. Menyerukan kepada masyarakat sipil untuk tidak tunduk pada normalisasi korupsi dan kekerasan negara, melainkan bersatu menjaga demokrasi dan memperjuangkan keadilan sosial secara konstitusional.
Demonstrasi adalah jeritan rakyat terhadap harga pangan melambung, pajak menjerat, kabinet gemuk dengan jabatan rangkap, birokrasi membusuk dan Pejabat Negara yang hidup mewah sambil merendahkan rakyat.
Rakyat tidak menuntut kemewahan, hanya kehidupan yang layak, harga pangan yang terjangkau, birokrasi yang adil dan jaminan keamanan dirumah ataupun dijalanan.
Perkumpulan SMI menegaskan negara hadir untuk rakyat, bukan rakyat untuk negara.
"Maka kekerasan atas nama negara tidak akan pernah bisa mengubur suara rakyat, justru setiap praktek kekerasan akan melahirkan kekerasan berikutnya," tutup Kristian R Simarmata.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
FABEM Tantang Prabowo Tangkap Para Koruptor Energi Penyebab Kesusahan Rakyat
Korps Rakyat Bersatu Ajak Masyarakat Dukung Undang Undang TNI Demi NKRI
Prabowo Utamakan Kepentingan Bangsa dan Rakyat di Atas Kepentingan Pribadi
Komentar