Pejabat Korup

Arief Tampubolon Larang Pj Gubsu Terima Laporan Proyek Rp2,7T dari KSO Waskita SMJ Utama

Serahkan ke Hasmirizal Lubis
Redaksi - Selasa, 05 September 2023 14:58 WIB
Arief Tampubolon Larang Pj Gubsu Terima Laporan Proyek Rp2,7T dari KSO Waskita SMJ Utama
Poto: Istimewa
Arief Tampubolon
sudutbiru.com -Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (Marak) Arief Tampubolon melarang Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hasanuddin menerima laporan akhir proyek multi years rancang bangun jalan dan jembatan Provinsi Sumut tahun 2022-2023 senilai Rp2,7 triliun dari KSO Waskita SMJ Utama.

"Iya kita larang dia menerimanya, karena laporan proyek itu bisa membahayakan posisi pribadi Pj Gubsu Hasanuddin, apalagi sampai ditandatanganinya nanti itu. Biarkan saja Kapala Bappeda Hasmirizal Lubis yang menerima dan menandatangani laporan akhir proyek Rp2,7T bersama dengan Kepala OPD terkait lainnya," ungkap Arief Tampubolon kepada wartwan di Medan, Selasa 5 September 2023.

Arief pun membeberkan kronologis munculnya proyek bermasalah tanpa payung hukum tersebut.

"Awal (2021) pada saat itu ada seleksi pemilihan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut. Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis yang digadang-gadang menjadi calon kuat Sekda Sumut. Ide proyek Rp2,7T itupun dipaparkan ke Gubsu, dan Bappeda yang menjadi leadernya," katanya.

Arief melanjutkan, proyek multi years rancang bangun jalan dan jembatan Provinsi Sumut, pada saat itu akan menggunakan APBN dari pemerintah pusat. Gubsu Edy Rahmayadi pun menyetujui rencana proyek Rp2,7 triliun tersebut. Tugas meloby ke Kementerian PUPR pun diserahkan ke Hasmirizal Lubis.

Edy Rahmayadi pun mulai berkoar-koar di media masa dan disetiap pertemuan dengan masyarakat, bahwa akan ada perbaikan jalan dan jembatan provinsi di Sumatera Utara.

Berjalannya waktu ternyata tak seindah rencana yang diucapkan. DPRD Sumut juga mempercepat penyusunan R.APBD 2022 untuk dilaporkan ke Kemendagri dan disahkan menjadi perda. Sialnya, APBN yang diharapkan untuk pembiayaan proyek jalan dan jembatan Rp 2,7 triliun tak berhasil didapat dari pemerintah pusat. APBD 2022 yang sudah disahkan dan diketok menjadi perda oleh DPRD Sumut di akhir 2021 pun menjadi sasaran.

Kemudian, giliran Sekretaris Dewan plus Pj Sekda Sumut Afifi Lubis yang mendapat tugas dari Edy untuk meloby DPRD Sumut, agar proyek Rp2,7 triliun tetap berjalan menggunakan APBD Sumut, meski tidak terdaftar dalam buku besar uang rakyat Sumatera Utara tersebut.

Halaman :
1
2
3
Semua
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
7TArief TampubolonPj GubsuProyek Rp2
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru